Pernyataan ini menyusul gejolak antara parlemen dan pemerintahan Theresa May yang belum kunjung sepakat terkait Brexit.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa suatu RUU bisa ditetapkan menjadi sebuah UU apabila telah rampung pembahasannya dan dinyatakan lengkap sempurna, serta disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di Parlemen dan Pemerintah.
Kebijakan yang buruk, selama tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak relevan untuk diujikan ke MK. Pasti ditolak.
Saya mendukung pernyataan Presiden bahwa parlemen dan pemerintah perlu mendiskusikan dan memobilisasi kebijakan-kebijakan mengenai prubahan iklim, karena isu ini perlu aksi nyata untuk mengatasinya.